Magelang (ANTARA) - Pemerintah Kota Magelang secara serius menjadikan hak asasi manusia (HAM) sebagai dasar merancang kebijakan publik karena melekat di setiap manusia dan wajib dilindungi oleh negara.
"HAM bukan sekadar konsep, tetapi fondasi moral dan konstitusional dalam pembangunan daerah," katanya dalam rilis Bagian Prokompim Pemkot Magelang diterima di Magelang, Jumat.
Ia mengatakan hal itu pada kegiatan diskusi kelompok terpumpun dan sosialisasi penilaian kepatuhan HAM bagi masyarakat di Aula Adipura Kencana, Kompleks Kantor Pemkot Magelang, Kamis (19/6).
Kegiatan diikuti 90 peserta dari perangkat daerah dan pengurus kelembagaan kemasyarakatan tingkat kota dan kelurahan di daerah itu bertujuan menggali masukan atas substansi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Masyarakat.
Acara ini juga menjadi ajang kolaborasi antara Pemkot Magelang dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam memperkuat kesadaran dan kepatuhan HAM di kalangan masyarakat. Narasumber kegiatan itu, antara lain Ketua Komisi C DPRD Kota Magelang Narisqa.
Pemkot berkomitmen mewujudkan HAM sebagai landasan utama dalam merancang kebijakan publik.
Selain Raperda Pemberdayaan Masyarakat, ucapnya, saat ini Pemkot Magelang sedang menyusun dua raperda strategis lainnya, yakni Raperda Kota Layak Anak dan Raperda Pengarusutamaan Gender.
"Kedua regulasi ini akan memperkuat perlindungan hak warga dan mencerminkan komitmen Magelang menuju kota yang inklusif dan setara," ujar dia.
Dia mengharapkan kegiatan itu menghasilkan masukan konstruktif untuk penyempurnaan raperda, sekaligus langkah konkret memperkuat tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berlandaskan kemanusiaan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Magelang Nasrodin menjelaskan forum ini sebagai ruang dialog agar raperda yang tengah disusun benar-benar mengakomodasi kebutuhan para pemangku kepentingan.
"Raperda ini nantinya tidak hanya menjadi aturan administratif, tetapi juga wujud nyata keberpihakan terhadap masyarakat," ujarnya.
